Jakarta, CNBC Indonesia – Polandia telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai kemungkinan penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Langkah ini diambil setelah Netanyahu menghadapi perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang yang dituduhkan kepadanya di Gaza, Palestina.
Dalam wawancara yang disiarkan oleh surat kabar Rzeczpospolita pada hari Jumat (20/12/2024), Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Wladyslaw Bartoszewski, menegaskan bahwa Netanyahu akan ditangkap jika ia hadir pada peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz yang dijadwalkan berlangsung di Polandia bulan depan.
“Sebagai negara yang telah menandatangani Statuta Roma, Polandia memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah dari ICC,” ungkapnya dalam wawancara yang juga dibagikan oleh Russia Today.
Sementara itu, laporan dari Jerusalem Post mengindikasikan bahwa Menteri Pendidikan Israel, Yoav Kisch, mungkin akan menjadi satu-satunya perwakilan pemerintah yang hadir dalam upacara peringatan Auschwitz, lokasi yang memiliki signifikansi mendalam dalam sejarah Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Pada bulan November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang. Pengadilan tersebut menuduh keduanya menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan secara sengaja merampas makanan, air, dan obat-obatan dari warga sipil di Gaza.
“Tidak ada kebutuhan militer yang jelas untuk tindakan tersebut, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,” kata jaksa penuntut dengan tegas.
Meski semua 27 negara anggota Uni Eropa terikat oleh Statuta Roma dan diwajibkan untuk menegakkan surat perintah penangkapan ICC, reaksi terhadap keputusan ini sangat beragam. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, bahkan secara terbuka mengundang Netanyahu untuk berkunjung ke negaranya.
Di sisi lain, negara-negara seperti Spanyol, Belanda, Belgia, Irlandia, Lithuania, dan Slovenia menyatakan niat mereka untuk mematuhi perintah ICC, meskipun ada kemungkinan kekebalan diplomatik yang dapat diterapkan.
Awalnya, Prancis juga mengisyaratkan akan menghormati surat perintah penangkapan tersebut, namun kemudian menyatakan bahwa Netanyahu dilindungi oleh kekebalan diplomatik.
Langkah yang diambil oleh ICC ini telah memicu reaksi keras dari pejabat-pejabat Israel. Netanyahu sendiri membandingkan surat perintah penangkapan tersebut dengan “kasus Dreyfus modern,” dan menekankan bahwa ada motivasi politik di balik perintah tersebut.
(luc/luc)
Artikel Selanjutnya
NATO Tanggapi Drone Rusia yang Masuk ke Wilayah Anggotanya, Polandia
