Suara.com –
Ketegangan yang terus meningkat antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Tentara Arakan telah memperburuk keadaan yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Dalam dua bulan terakhir, sekitar 60.000 warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh akibat eskalasi konflik yang semakin tajam.
Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain, mengungkapkan bahwa saat ini Bangladesh berpegang pada prinsip untuk tidak menerima lebih banyak pengungsi Rohingya ke dalam wilayahnya. Dia menyatakan, “Namun, dalam keadaan tertentu, situasi bisa menjadi sangat mendesak sehingga kami tidak memiliki pilihan lain,” ungkapnya pada Minggu (22/12/2024).
Baca Juga: Heboh Delegasi Keluar Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Kemlu: Hal Yang Lumrah
Hossain menambahkan, “Dalam situasi seperti itu, kami terpaksa mengizinkan 60.000 warga Rohingya untuk masuk. Ini bukan izin resmi; mereka masuk melalui jalur tidak resmi.” Ia juga menjelaskan bahwa ia telah terlibat dalam pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan dari negara-negara tetangga seperti Laos, Thailand, India, China, dan Myanmar untuk membahas permasalahan ini.
Pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, di Bangkok pekan lalu, Hossain menekankan bahwa Bangladesh tidak akan menerima gelombang baru pengungsi Rohingya. “Namun, kami perlu menemukan cara untuk mencegah hal tersebut, dengan dukungan dari komunitas internasional,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak melihat adanya kemungkinan bahwa Myanmar dapat kembali ke kondisi sebelumnya.
Baca Juga: Deretan Pelanggaran Israel di Lebanon Saat Gencatan Senjata, Rusak Kebun Lemon-Hancurkan Bangunan
Oleh karena itu, mereka meminta Myanmar, yang diwakili oleh penjabat Menlu U Than Swe, untuk segera menyelesaikan masalah internal melalui dialog dengan semua pihak yang terlibat. Tentara Arakan saat ini menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh.
Namun, Hossain menekankan bahwa tidak mungkin untuk melakukan pembicaraan formal dengan pihak yang saat ini menguasai wilayah tersebut di Myanmar. “Saya sampaikan kepada Than Swe bahwa perbatasan Myanmar saat ini tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Perbatasan tersebut telah menjadi wilayah kontrol aktor non-negara. Sebagai negara, kita tidak dapat berurusan dengan aktor non-negara. Jadi, pemerintah Myanmar harus mencari solusi untuk masalah perbatasan dan Rohingya,” tegas Hossain.
Saat ini, Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di Distrik Cox’s Bazar, yang terletak di tenggara negara tersebut. Sebagian besar pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan keras militer yang brutal. Masuknya warga Rohingya juga dipengaruhi oleh praktik korupsi di perbatasan Bangladesh-Myanmar, di mana beberapa individu membantu mereka menyeberang dengan imbalan uang. (sumber: anomsuryaputra.id)
