Jakarta –
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan penghalangan yang terkait dengan Harun Masiku. Hasto mengklaim memiliki video yang menunjukkan indikasi pelanggaran dari pejabat publik. MAKI mendesak Hasto untuk menyerahkan video tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika video itu berkaitan dengan dugaan korupsi.
“Saya yakin video-video tersebut terkait dengan banyak hal dalam kekuasaan, sehingga sangat penting bagi KPK untuk mengetahuinya. Ini adalah langkah minimal, dan secara maksimal, video tersebut bisa menjadi bukti dalam penanganan kasus korupsi, baik yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang,” jelas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan pada Senin (30/12/2024).
“Oleh sebab itu, saya mendorong Bapak Hasto dan PDIP, termasuk Ibu Conie, untuk menyerahkan video dan dokumen penting lainnya kepada KPK,” tambahnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Boyamin menegaskan bahwa jika video yang berkaitan dengan pelanggaran pejabat tersebut diserahkan, itu akan menunjukkan keseriusan dan bukan sekadar ancaman kosong. Dia juga mengusulkan agar video tersebut disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti.
“Ini adalah masalah yang serius, bukan sekadar gertakan. Saya tidak ingin ini hanya menjadi pernyataan tanpa makna yang diabaikan. Saya mendesak agar semua dokumen atau video diserahkan kepada KPK dan juga Kejaksaan Agung. Dalam lima tahun terakhir, Kejaksaan Agung telah menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam menangani kasus korupsi. Kepolisian pun memiliki peran yang tidak kalah penting,” ucapnya.
“Jangan sampai melihat situasi saat ini seolah-olah kekuasaan telah berpihak pada satu pihak tertentu. Suatu saat, PDIP bisa kembali berkuasa, sehingga sangat krusial untuk menyerahkan data kepada penegak hukum yang mungkin dibutuhkan di masa depan. Jika ini memang bukti terkait korupsi, penilaian saya sejauh ini masih belum ada, karena hanya berupa gertakan tanpa informasi lebih lanjut,” tambahnya.
Hasto Siap Mengungkap Video ‘Borok’ Pejabat Negara
Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, membela Hasto Kristiyanto yang dianggap panik setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Guntur berpendapat bahwa KPK saat ini diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam istilah Jawa, ini seperti ‘nabok nyilih tangan’, yang artinya menampar menggunakan tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini terpilih pada era siapa? Mereka adalah para petinggi negara, khususnya penegak hukum, yang diangkat oleh Jokowi,” ungkap Guntur, Jumat (27/12).
“Apalagi, jika kita melihat opini publik dan media sosial, terlihat bagaimana Pak Prabowo masih sangat bergantung pada Jokowi,” tambahnya.
Guntur juga menyebut bahwa Hasto memiliki beberapa video yang berkaitan dengan isu masa jabatan tiga periode yang akan dirilisnya.
“Jadi, Jokowi memang menginginkan perpanjangan masa jabatan seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dekatnya, dan video yang akan dirilis oleh Sekjen menjadi buktinya,” tambah Guntur.
Ia juga menyebut Hasto memiliki video lain yang berpotensi besar, salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Ada video khusus yang mengungkap kriminalisasi terhadap Anies Baswedan beserta buktinya. Ini bisa menjadi skandal besar yang lebih hebat dari kasus Watergate di Amerika, bagaimana aparat negara disalahgunakan untuk membungkam lawan politik. Daya ledaknya sangat luar biasa,” tegasnya.
“Khusus untuk seorang mantan petinggi, Sekjen selalu mendampingi dan membela dia serta keluarganya selama 23 tahun. Setiap rahasia kecil dan buktinya ada di tangan Sekjen,” pungkasnya.
(dek/idn)
