Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

Jakarta, CNN Indonesia

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 telah menyampaikan dukungan mereka terhadap berbagai kandidat calon ketua umum PPP. Dukungan ini diberikan kepada nama-nama yang berasal dari dalam maupun luar organisasi untuk berkompetisi dalam Muktamar PPP yang direncanakan berlangsung pada tahun 2025.

Husnan Bey Fananie, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), mengungkapkan hal ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di sebuah kafe di Otista, Jakarta, pada Minggu (5/1). Ia menyatakan, “Eksponen Fusi PPP 1973 menghargai pencalonan semua kandidat Ketua Umum PPP dan pengurusnya yang ingin berpartisipasi dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal.”

Dalam kesempatan tersebut, Husnan mengidentifikasi belasan calon yang mulai muncul dalam bursa ketua umum PPP. Dari internal PPP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), ia menyoroti nama-nama seperti Habil Marati, yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI antara 1999 hingga 2009, serta Taj Yasin Maimoen, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, sebagai kandidat yang memiliki potensi.


IKLAN


GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Selanjutnya, Husnan juga menyebutkan namanya sendiri dan Hasrul Azwar sebagai calon dari Parmusi. Dari Syarikat Islam (SI), ada nama Ahmad Faryal, sedangkan dari Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI), terdapat Anwar Sanusi.

Husnan menambahkan bahwa ada juga kandidat dari luar PPP yang mendapatkan dukungan dari Fusi PPP 1973. Beberapa nama yang muncul antara lain mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Selain itu, nama-nama lain yang juga disebutkan adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

“Kami berharap calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun eksternal, memiliki karakter yang jujur, dapat dipercaya, amanah, cerdas, dan berintegritas,” tegasnya.

Di sisi lain, Idy Muzayad, seorang politikus PPP, mengungkapkan penolakannya terhadap Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ia berniat mencalonkan diri sebagai Ketum PPP di Muktamar 2025, mengingat kegagalan Mardiono dalam membawa PPP kembali ke Parlemen Senayan.

“Mungkin ada pertanyaan di benak rekan-rekan. Bagaimana dengan yang sekarang? Kami jelas menolak satu pihak yang telah gagal ini,” jelas Idy.

Idy juga mengekspresikan kekhawatirannya bahwa Plt Ketum PPP saat ini berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara tertentu, termasuk menutup peluang bagi tokoh eksternal untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Ia percaya bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat membuka kesempatan bagi tokoh eksternal untuk ikut serta dalam kepemimpinan di muktamar PPP mendatang.

“Jika ada indikasi yang menghalangi kemunculan tokoh luar untuk menjadi ketua umum, itu akan melanggar AD/ART itu sendiri,” tegas Idy.

“Kami dengan tegas menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini adalah sikap kami. Bukan karena masalah pribadi, ini soal kepemimpinan,” tambahnya.

Eksponen Fusi PPP 1973 merupakan kumpulan tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam, hingga Perti, yang sebelumnya tergabung dalam PPP.

Beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut antara lain Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Faryal (Serikat Islam/SI), dan Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan rencana untuk mempercepat Muktamar X PPP sebagai persiapan untuk Pemilu 2029, agar PPP dapat kembali berperan di Senayan.

Menurutnya, percepatan Muktamar PPP ini sangat penting agar pengurus yang terpilih memiliki cukup waktu untuk melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 2029.

“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir pada Desember 2025. Mengingat situasi dan kondisi politik saat ini, kami memerlukan percepatan,” jelas Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *