Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi X DPR menggarisbawahi perlunya melibatkan semua pihak dalam diskusi mengenai penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia.
“Kami percaya bahwa mendengarkan pandangan dari publik dan stakeholder sangatlah penting. Oleh karena itu, kami berencana mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, serta pengamat pendidikan untuk membahas efektivitas sistem zonasi dan keluhan yang ada di masyarakat,” ungkap Hetifah, seperti yang dilansir dari Antara, Jumat (22/11).
IKLAN
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN ISI
Hetifah menjelaskan bahwa sistem zonasi dalam PPDB diperkenalkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan dan mencegah diskriminasi. Namun, pelaksanaan sistem ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan kesiapan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Ia menekankan perlunya solusi alternatif jika sistem zonasi dihapuskan.
“Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, kita perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berdasarkan nilai (PPDB jalur prestasi yang diperkuat) atau memberikan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu (PPDB jalur afirmasi),” tambahnya.
Komisi X DPR, menurut Hetifah, juga mendorong pemerintah untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap sistem zonasi sebagian besar berasal dari perbedaan kualitas yang mencolok antara sekolah-sekolah.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya mengungkapkan bahwa ia telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai generasi emas dan Indonesia Emas 2045, sehingga akses pendidikan yang lebih mudah harus menjadi prioritas.
“Dalam rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya menegaskan kepada Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, sistem zonasi harus dihapus’,” ucap Gibran di acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga menekankan pentingnya pendidikan tentang coding, programming, dan digital marketing bagi generasi muda. “Kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain,” tambahnya.
(tim/tsa)
[Gambas:Video CNN]
